Khamis, 31 Ogos 2017

KJRI KK TINGKATKAN HUBUNGAN SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI ANTARA SABAH DAN INDONESIA

Tags



KJRI KK TINGKATKAN HUBUNGAN SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI ANTARA SABAH DAN INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-72 hari ini, selepas mengisytiharkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Ogos 1945.   Indonesia adalah sebuah negara yang besar, memiliki kira-kira 17,000 pulau, 516 Kabupaten, 34 Propinsi, 714 suku dan 1,100 bahasa. Republik Indonesia kini semakin maju dan pesat membangun di bawah Kepimpinan Presiden Joko Widodo.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu mengadakan pelbagai acara untuk mengisi perayaan  sambutan HUT ke-72.

Wartawan UTUSAN BORNEO, ABD.NADDIN HAJI SHAIDDIN berpeluang mengadakan Wawancara Khas dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu, AKHMAD DAYA HANDASAH  IRFAN mengenai beberapa perkara mengenai kemerdekaan, peranan KJRI KK dalam melindungi warga Indonesia, kerjasama sosial, budaya, ekonomi antara Malaysia dan Indonesia dan sebagainya. Ikuti petikan wawancara bersama beliau yang diadakan di pejabatnya di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Jalan Karamunsing Kota Kinabalu.

UTUSAN BORNEO: Dirgahayu Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 Pak Konjen. Terima kasih kerana sudi menerima kami untuk sesi wawancara ini. Apa yang boleh dikenang setiap kali kita memperingati kemerdekaan?
AKHMAD DH IRFAN: Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia akan selalu mengingatkan kembali perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka lepas dari penjajahan. Nenek moyang kami, berjuang untuk merdeka dan hidup bebas menentukan nasib sendiri. Di kemudian hari peringatan ini juga selalu mengingatkan kami para generasi muda untuk selalu mengisi kemerdekaan itu dengan semangat kepahlawanan dan nilai-nilai  persatuan. Bahwa bangsa Indonesia merdeka dalam kebhinekaan, berbagai suku, dan bahasa yang semua dipersatukan dengan Pancasila. Nilai ini tidak boleh dilupakan generasi muda ditengah gempuran ajaran ekstrem melalui media sosial yang begitu masif menyerang ideologi negara.

UB: Apa tugas dan peranan yang dimainkan KJRI dalam melindungi warga Indonesia di Sabah?
AKHMAD DH IRFAN: Peran KJRI tentunya memastikan warga Indonesia memiliki identitas Indonesia di negeri orang. KJRI juga berusaha memastikan Warga Indonesia untuk selalu taat pada hukum setempat  dan apabila mendapatkan permasalahan hukum baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban maka dengan pendampingan dari KJRI mereka terlindungi dan bisa memperoleh proses yang adil dan layak.

UB: Apa pendekatan yang digunakan KJRI dalam mendekati warga Indonesia?
AKHMAD DH IRFAN: KJRI membuka jalur media sosial facebook untuk warga indonesia dimana dapat menyampaikan pendapat, bertanya jawab,  mengeluarkan keluhan, tanpa birokrasi panjang lebar. Membangun sense of belonging sebagai warga negara Indonesia untuk lebih meningkatkan hubungan dengan Sabah. Baru-baru ini KJRI dengan membuat acara Indonesian Week and Nite 2017 bagi publik, dan mengajak masyarakat Indonesia turut serta mengisi acara. Jadinya para warga negara Indonesia juga dilibatkan dalam kegiatan KJRI,  tidak hanya sebagai penerima jasa saja,  tetapi juga sebagai partisipan.  Pada pokoknya KJRI dan masyarakat itu adalah satu keluarga dengan KJRI sebagai orang tua mereka.

Sebagai orang tua, KJRI terus mendekati dan membina hubungan dengan warganya, antara lain, mengunjungi warga di berbagai tempat melalui program out-reach kekonsuleran, sosial dan budaya serta pendidikan. KJRI juga mengadakan dialog langsung dengan berbagai komunitas suku yang utama di  Sabah, melalui program keagamaan, sosial dan gotong royong.

UB: Apakah KJRI masih menerima laporan mengenai pemerasan penganiayaan pekerja di Sabah?
AKHMAD DH IRFAN: Kerana itu melibatkan hubungan antara manusia, tidak bisa dihindari masalah itu selalu ada. Kami harus berhati-hati, kalau memang terdapat unsur pemerasan dan penganiayaan maka kami mendorong agar masalah itu diselesaikan melalui jalur hukum.  Saya berpendapat bahwa pihak yang melakukan pelanggaran hukum tentu harus mempertangungjawabkan perbuatannya, baik dia sebagai majikan, orang tengah atau sebaliknya sebagai pekerja yang melakukan itu.

Walaupun demikian, dalam hal kasus-kasus bukan masalah kriminal, kami mengupayakan penyelesaiannya di luar pengadilan dengan bermusyawarah diantara para pihak. Penyelesaian melalui jalur pengadilan akan memerlukan waktu lama dan biaya yang cukup besar untuk penyelesaiannya.

UB: Apa harapan bapak terhadap hubungan kerjasama budaya, ekonomi, sosial antara Malaysia dan Indonesia?
AKHMAD DH IRFAN: Dibidang ekonomi, kami berharap hubungan ke depan akan terus meningkat dan saling menguntungkan. Selama ini terbukti perekonomian Sabah turut berkembang dengan adanya pekerja Indonesia di berbagai sektor perkebunan dan pembinaan. Tetapi kami berharap kerjasama yang baik ini tidak hanya dibidang ketenagakerjaan, tetapi juga bidang lainnya seperti kerjasama pariwisata dan sebagainya.


UB:  Bagaimana peningkatan kerjasama dagang antara Sabah dan Kaltara (Kalimantan Utara)?
AKHMAD DH IRFAN: Kerjasama dagang perlu didorong oleh pihak swasta sabah dan Kaltara(,Kalimantan Utara)  baik dalam kerangka Sosekmalindo dan BIMP EAGA. Kerjasama sister city dalam bidang sosial budaya juga perlu diwujudkan dengan kegiatan diantaranya saling kunjung antara instansi dan pengusaha ke dua wilayah untuk semakin mengenal potensi masing-masing. Sinergi usaha baik swasta dan pemerintah harus berjalan bersama-sama untuk upaya peningkatan terjadi.

UB:Jika digabungkan jumlah rakyat di kedua negara mencapai 300 juta dan boleh menjadi kuasa pasar  yang kuat. Ini sudah pasti berpotensi untuk mendorong industri halal. Apa komen bapak?
AKHMAD DH IRFAN: Malaysia dan Indonesia harus lebih cepat dalam meraup kesempatan di industri halal. Selama ini ada sebuah negara yang bukan muslim tetapi produk-produknya bahkan mengalahkan produk halal yang dikeluarkan oleh Malaysia dan Indonesia; misalnya mie instan. Ke depan saya yakin akan ada sinergi,  setelah disepakati dengan prinsip saling menguntungkan.


Indonesia - Malaysia sebagai negara yang memiliki penduduk majoriti  muslim dan memiliki kekayaan alam, sangat berpotensi  menjadi negara utama produsen (pengeluar) dan konsumen (pengguna)   makanan halal di dunia. Jika kedua negara memiliki kerjasama ekonomi yang lebih erat, dapat menjadi negara eksportir (pengeksport) utama bagi negara Islam lain di dunia.



UB: Sebagaimana yang kita ketahui Malaysia dan Indonesia ada membina Kerjasama Malindo, sejauh mana pencapaiannya?
AKHMAD DH IRFAN: Kerjasama SosekMalindo antara Kaltara dengan Sabah baru dimulai tahun 2014. Dahulu kerjasama ini adalah antara Kalimantan Timur dan Sabah. Berbagai upaya sudah mulai dirintis untuk kerjasama kedua wilayah tersebut, misalnya dari kerjasama kesehatan bagi penduduk di wilayah perbatasan. Indonesia sangat bersemangat membangun kawasan perbatasan saat ini,  terlihat dari pembangunan Pusat Lintas Batas Entikong-Tebedu di Sarawak dan Kalbar (Kalimantan Barat).

Di Kaltara, (Kalimantan Utara)  kawasan Simanggaris-Serudong, sesungguhnya pemerintah Indonesia sudah membangun jalan darat sampai di perbatasan.  Namun,  di Sabah, belum terbangun.

Banyak kerjasama yang  sudah dicapai oleh kedua negara, khususnya dalam
kerangka bilateral Indonesia-malaysia. Kerjasama ekonomi sosial dan budaya melalui kerangka kerjasama Sosek Malindo dan BIMP-EAGA, serta JBC setiap tahun membahas berbagai hal yang berkembang dan sudah dicapai oleh kedua negara. Khusus Sabah, antara yang masih pending terkait dengan kesepakatan penetapan dan pembangunan pintu perbatasan darat


UB: Sekiranya projek Pan Borneo siap kelak, sudah pasti ia boleh meningkatkan mobiliti di kalangan rakyat. Apa komen bapak mengenai manfaat Pan Borneo?

AKHMAD DH IRFAN: Pan Borneo merupakan upaya yang baik dari pemerintah Sabah untuk meningkatkan kemudahan mobiliti transportasi barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya.  Tentunya ini akan menurunkan harga produk dan ketersediaan produk di seluruh Sabah. Dengan turunnya harga dan produk yg terdistribusi lebih merata,  tentunya mendorong geliat ekonomi di Sabah, tumbuhnya wilayah perekonomian baru. Namun,  tentunya hal ini perlu didukung adanya alat transportasi umum yang cukup dan juga sumber daya manusia yang memadai.

Pan Borneo Highway seterusnya juga akan mampu mendorong hubungan bilateral dengan wilayah perbatasan antara Kaltara, Sabah, Sarawak dan Kalbar. Semua kegiatan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dan Kedekatan hubungan sosial dan budaya akan meningkat dengan pesat.

UB: Bagaimana tahap hubungan antara KJRI dan kerajaan negeri?
AKHMAD DH IRFAN: Selama ini KJRI terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam berbagai bidang. Di sektor pendidikan masyarakat Indonesia memperoleh dukungan dari pemerintah Sabah,  dan hal ini sangat dihargai oleh pemerintah Indonesia. Hubungan KJRI dengan para pemimpin  Sabah sangat baik kedinasan maupun pribadi sangat dekat.

UB: Kebelakangan ini terdapat kes penculikan yang melibatkan warga Indonesia?Bagaimana kerjasama dua negara dalam menangani hal ini?
AKHMAD DH IRFAN: Baik dan terus koordinasi. Kami juga terlibat aktif dalam pengamanan bersama wilayah perairan agar tidak lagi terjadi pencerobohan unsur kriminal lintas negara.
Sebagaimana diketahui, koordinasi tidak saja oleh Indonesia dengan Malaysia, tetapi juga dengan Filipina.  Kejahatan lintas negara merupakan musuh semua pihak. Ketiga negara ini memiliki komitmen dan kerjasama untuk memerangi kejahatan lintas negara di perairan laut Sulu.

Pada bulan Mei 2016 telah dicapai MOU Trilateral kerjasama keamanan laut Sulu yang ditandatangani di Jogjakarta dimana implementasinya antara lain adalah joint patrol antara ketiga negara sebagai upaya mencegah kejahatan lintas negara, khususnya penculikan.

Selain itu, ketiga negara juga melakukan berbagai upaya dengan meningkatkan koordinasi regional (ASEAN).

UB: Apa harapan bapak terhadap hubungan kerjasama budaya, ekonomi, sosial antara Malaysia dan Indonesia? Peningkatan kerjasama dagang antara Sabah dan Kaltara?
IRFAN: Saya mengharapkan dan akan terus mendorong supaya kerjasama perdagangan sabah dan kaltara terus meningkat. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri  yang telah membuka kembali skema perdagangan lintas batas di Nunukan - Tawau bukan Februari 2017 lalu.

UB: Terima kasih banyak kerana sudi diwawancara.Moga bermanfaat.
AKHMAD DH IRFAN: Terima Kasih kembali.